RAKYATKUNINGAN.COM, KUNINGAN – Menyadari ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat dan provinsi dapat membatasi ruang gerak pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mereformasi tata kelola keuangan daerah demi mengatrol Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui instrumen evaluasi berupa audit tematik Inspektorat, Pemkab Kuningan membidik lima perangkat daerah yang menjadi lumbung utama pendapatan.
Kelima instansi tersebut ditekan segera melakukan akselerasi target serta memeras otak memetakan potensi-potensi baru yang selama ini belum tergarap maksimal.
Baca Juga:Bupati Minta PJU dan RambuProton FC Lolos Grand Final Pro Futsal League 2
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U Kusmana SSos MSi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memimpin pembahasan rapor capaian, kendala lapangan, hingga proyeksi inovasi masing-masing instansi.
Lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi objek uji petik audit tematik kali ini adalah RSUD 45 Kuningan (Sektor pelayanan kesehatan), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Sektor investasi dan perizinan), Dinas Lingkungan Hidup (Sektor pengelolaan retribusi lingkungan), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Sektor pasar dan industri), dan Dinas Perhubungan (Sektor retribusi parkir dan pengujian kendaraan).
“Audit tematik ini bukan sekadar rutinitas pemeriksaan di atas kertas. Tujuan utamanya mendorong kepala SKPD pengampu PAD agar lebih inovatif.
Kami mengevaluasi secara total, mulai dari tata kelola administrasi, kompetensi SDM, hingga skema operasionalnya di lapangan. Kita cari tahu bersama kenapa target tidak tercapai dan apa solusi konkretnya,” tegas U Kusmana, Rabu (24/6).
Tahun Anggaran 2025 target PAD yang ditetapkan di kisaran Rp400 miliar, realisasi capaian baru menyentuh angka 83%. Ruang fiskal terbatas, sangat bergantung pada dana transfer pusat atau provinsi.
Sekda mengingatkan berbagai problem sosial-ekonomi menahun di Kabupaten Kuningan seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga jaminan fasilitas kesehatan masyarakat mustahil bisa dituntaskan secara paripurna jika kas daerah selalu dalam kondisi kembang kempis.
Kemandirian fiskal adalah kunci utama agar daerah memiliki kedaulatan penuh dalam membiayai program kesejahteraan warganya.
Baca Juga:Bidik Juara Umum Porsenitas3 Abad Lebih Susukan Menjaga Tradisi
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan AKS SE MSi CFrA QRMP menyatakan bahwa seluruh resume hasil pemeriksaan komprehensif ini telah diserahkan langsung kepada bupati dan sekda.